Amien Rais Bertemu Jokowi: Minta Kasus Penembakan FPI KM 50 Dibawa ke Pengadilan HAM

  • Bagikan
amien rais tp3

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 laskar FPI yang diwakili oleh Amien Rais telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan meminta agar kasus berat ini dibawa ke pengadilan HAM. Jokowi sebelumnya sudah memerintahkan anggota Komnas HAM bekerja secara independen.

Tim (TP3) 6 laskar FPI telah bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka meminta agar kasus tewasnya enam anggota FPI itu dibawa ke pengadilan HAM.

Pertemuan tersebut digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (09/03). Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan yang diwakili oleh Amien Rais dan Marwan Batubara.

“Tim TP3 kemudian mengurai apa yang terjadi pertama kali, tujuh orang perwakilan dari Pak Amien Rais hingga Pak Marwan Batubara menyatakan KEYAKINAN telah terjadi kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI dan meminta agar kasus pelanggaran ini dibawa ke pengadilan HAM, itu yang telah disampaikan kepada presiden,” kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam jumpa pers yang disiarkan di salah satu akun YouTube Sekretariat Presiden.

Kata Mahfud pada pertemuan TP3 dan Jokowi yang pada intinya membahas satu hal pokok yaitu terkait tewasnya 6 orang laskar FPI di KM 50. Kemudian satu hal pokok itu diurai menjadi dua hal.

“Pertama harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak maka ancamannya negara dihadang, neraka jahanam,” ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan pertemuan tak berlangsung lama dan berlangsung serius.

“Pertemuan berlangsung tidak sampai 15 menit, pembicaraan pendek dan serius waktu itu yang disampaikan oleh TP3 bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan secara terencana dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa sehingga 6 laskar FPI itu meninggal dunia” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya sudah memerintahkan Komnas HAM bekerja secara independen dan transparan. Rekomendasi dari Komnas HAM pun sudah diterima dan tengah diproses oleh pihak berwenang.

“Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dan menyampaikan kepada presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya yang akan dilakukan pemerintah, dan Komnas HAM sendiri sudah memberikan laporan dan memberikan empat rekomendasi sepenuhnya disampaikan presiden agar diproses transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik, bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek KM 50 adalah pelanggaran HAM biasa,” ucapnya.

Mahfud MD memberikan penjelasan soal enam laskar FPI yang dijadikan tersangka. Mahfud bicara soal adanya ejekan dari masyarakat terkait penetapan tersangka pengawal Habib Rizieq yang tewas dalam peristiwa KM 50. Mahfud pun lantas menjelaskan alasan penetapan tersangka tersebut.

“Ada tertawaan di publik banyak masyarakat yang menilai kenapa kok orang mati dijadikan tersangka. 6 orang laskar itu dijadikan tersangka oleh polisi,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (09/03).

Mahfud mengungkapkan, penetapan tersangka itu merupakan bagian dari konstruksi hukum. Hal itu guna menyelesaikan perkara hukum dari kasus KM50.

“Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari, kemudian sesudah itu dijadikan gugur perkaranya. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri atau yang bernama laskar FPI itu kemudian, itu memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata,” tuturnya.

“Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon dari orang yang memberi komando. Siapa? Nah oleh karena sekarang enam orang yang terbunuh ini menjadi tersangka, dicari pembunuhnya maka dikonstruksi dulu, dia tersangka. Karena dia memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata,” sambung Mahfud.

Mahfud menjelaskan, setelah penetapan tersangka, ke 6 laskar yang tewas, baru kemudian proses penegakan hukum selanjutnya akan dilakukan.

“Sesudah itu baru siapa yang membunuh enam orang ini, yang memancing ini. Baru ketemu tiga orang polisi, yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tiga orang,” ungkap dia.

Setelah itu, lanjutnya, baru perkara enam laskar FPI yang tewas tersebut dinyatakan gugur. Mahfud menjelaskan, hal itu sudah sesuai dengan undang-undang yang ada.

“Sesudah ini ditemukan, konstruksi hukumnya baru enam orang itu diumumkan oleh polisi perkaranya gugur dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tetapi tidak usah SP3, itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bahwa tersangka yang sudah meninggal perkaranya gugur, itu cukup perkaranya gugur. Lalu siapa yang membunuh enam orang ini, kita buka di pengadilan. Nah kita minta ke TP3 atau siapapun yang punya bukti-bukti lain kemukakan di proses persidangan itu,” papar Mahfud.

  • Bagikan